Kurniasih: MPLS Harus Bebas Perpeloncoan

JAKARTA, Memodaily.id – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menegaskan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2026/2027 harus sepenuhnya terbebas dari praktik perpeloncoan, intimidasi, maupun kekerasan. Ia meminta kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dikawal secara serius agar benar-benar diterapkan di seluruh sekolah.

Kurniasih mengapresiasi kebijakan Kemendikdasmen yang membatasi kepanitiaan MPLS hanya melibatkan guru dan pengurus OSIS yang memenuhi persyaratan, serta melarang keterlibatan pihak luar. Menurutnya, langkah tersebut dapat memperkuat pengawasan selama pelaksanaan orientasi sekolah.

“Kami mengapresiasi kebijakan Kemendikdasmen yang menegaskan bahwa MPLS harus menjadi ruang pengenalan budaya sekolah yang positif, bukan ajang intimidasi ataupun perpeloncoan. Setiap anak berhak memulai perjalanan pendidikannya dengan rasa aman dan bahagia,” kata Kurniasih, Selasa (14/7/2026).

Ia menegaskan, MPLS tidak boleh hanya menjadi agenda seremonial pada awal tahun ajaran. Menurutnya, kegiatan tersebut harus dimanfaatkan guru untuk mengenali karakter, kemampuan, kebutuhan belajar, dan potensi setiap peserta didik sejak awal proses pembelajaran.

“Orientasi sekolah tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial. Momentum ini harus dimanfaatkan guru untuk mulai mengenali karakter, kemampuan, kebutuhan belajar, dan potensi setiap anak sehingga proses pembelajaran ke depan menjadi lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Kurniasih juga menyoroti pentingnya pendampingan orang tua, terutama bagi peserta didik yang baru memasuki jenjang sekolah dasar. Menurutnya, pengalaman pada hari pertama sekolah akan memengaruhi proses adaptasi serta semangat belajar anak.

“Bagi peserta didik yang baru memasuki jenjang sekolah dasar, hari pertama sekolah merupakan pengalaman yang sangat menentukan. Karena itu, kehadiran dan pendampingan orang tua menjadi bagian penting dalam membangun rasa aman, percaya diri, dan semangat belajar anak,” tuturnya.

Selain mendukung Gerakan Rukun Sama Teman yang diluncurkan Kemendikdasmen, Kurniasih menilai pencegahan perundungan harus menjadi budaya di lingkungan sekolah dengan melibatkan seluruh warga sekolah.

“Seluruh warga sekolah memiliki tanggung jawab yang sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan bebas dari kekerasan. Kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, hingga orang tua perlu membangun komunikasi dan pengawasan yang berkelanjutan,” tegas legislator Fraksi PKS tersebut.

Ia juga mengapresiasi dibukanya kanal pengaduan masyarakat oleh Kemendikdasmen dan berharap setiap laporan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan transparan. Menurutnya, keberhasilan MPLS tidak hanya diukur dari kelancaran pelaksanaan kegiatan, tetapi juga dari terciptanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menghormati hak setiap peserta didik sejak hari pertama masuk sekolah.