Wahyu Hidayat Siapkan Langkah Penanganan Sampah, Kabel Semrawut, dan Pasar Blimbing

MALANG, Memodaily.id – Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyiapkan sejumlah langkah untuk menindaklanjuti berbagai persoalan pembangunan dan pelayanan publik yang menjadi perhatian DPRD Kota Malang dalam pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.

Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian tersebut meliputi pengelolaan sampah dan tempat pemrosesan akhir (TPA), penataan kabel udara yang semrawut, hingga kelanjutan revitalisasi Pasar Blimbing.

Wahyu mengatakan, berbagai masukan dari tujuh fraksi DPRD Kota Malang akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan rancangan anggaran sebelum ditetapkan menjadi APBD 2027.

Menurutnya, sejumlah program masih memungkinkan mengalami perubahan, baik dari sisi kegiatan maupun besaran anggaran.

“Ada beberapa perubahan, ada beberapa penambahan, ada beberapa kegiatan, dan nilainya juga disesuaikan. Itu akan kita jadikan pertimbangan untuk masuk ke dalam APBD, sehingga bisa kita manfaatkan secara maksimal,” ujar Wahyu seusai rapat paripurna DPRD Kota Malang, Kamis (5/11/2026).

Terkait pengelolaan sampah, Wahyu menyebut Pemkot Malang menyiapkan dukungan pendanaan melalui program LSDP senilai sekitar Rp30 miliar. Dana tersebut diarahkan untuk mendukung pengelolaan TPA, termasuk pembenahan sistem pengelolaan sampah.

Pemkot Malang juga tengah mengidentifikasi sumber pendanaan lain yang berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung program tersebut. Namun, kepastian alokasi dan mekanisme penggunaannya masih menunggu pembahasan bersama pemerintah pusat.

“Contohnya LSDP, itu juga untuk mendukung pengelolaan TPA. Kemudian ada sumber-sumber lain yang bisa kita manfaatkan. Arahnya sudah jelas, tetapi nanti akan kita pastikan terlebih dahulu,” jelasnya.

Wahyu mengungkapkan, pembahasan pendanaan tersebut sedang dilakukan bersama Kementerian Keuangan. Setelah memperoleh kepastian, Pemkot Malang akan melanjutkan koordinasi untuk menentukan pemanfaatannya dalam APBD.

“Kita sedang membahasnya di Kementerian Keuangan. Setelah ini akan kita ajukan dan kita koordinasikan lagi. Kalau sudah ada kepastian, baru kita tetapkan,” tegasnya.

Selain pengelolaan sampah, penataan kabel udara yang semrawut juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Persoalan tersebut dinilai berkaitan dengan estetika kawasan perkotaan sekaligus keamanan dan keselamatan masyarakat.

Wahyu menyampaikan, Pemkot Malang telah memulai penanganan melalui pembangunan jaringan kabel bawah tanah atau ducting di sejumlah titik.

Infrastruktur tersebut nantinya menjadi salah satu dasar kajian untuk menyusun kebijakan penataan jaringan kabel udara secara lebih menyeluruh.

“Untuk penanganan kabel semrawut, prosesnya sudah kita lakukan. Beberapa titik sudah kita buat ducting atau kabel yang ditanam di dalam tanah,” ungkapnya.

Meski demikian, penataan kabel membutuhkan kajian teknis dan landasan regulasi agar pelaksanaannya memiliki kepastian. Pemkot Malang akan menggunakan hasil pembangunan ducting sebagai bahan penyusunan kebijakan lanjutan.

Wahyu menegaskan, proses penataan tersebut akan dipercepat menyusul banyaknya keluhan masyarakat.

“Kita akan percepat, karena ini menyangkut estetika dan juga keamanan. Sudah banyak masyarakat yang menyampaikan keluhan kepada kita. Kita ingin segera menanganinya,” katanya.

Sementara itu, mengenai revitalisasi Pasar Blimbing, Wahyu mengungkapkan masih ada beberapa opsi penyelesaian yang sedang dipertimbangkan. Ia mengaku telah bertemu dengan investor untuk membahas kemungkinan langkah lanjutan proyek tersebut.

Menurutnya, investor telah memberikan keleluasaan kepada Pemkot Malang untuk menentukan strategi penyelesaian. Pemerintah kini mempertimbangkan kelanjutan kerja sama yang ada atau membuka peluang keterlibatan pihak ketiga lainnya.

“Saya sudah bertemu dengan investornya. Ada beberapa strategi penanganan yang kita bahas. Investor juga sudah memberikan keleluasaan kepada pemerintah. Nanti akan kita putuskan apakah dilanjutkan atau ada pihak ketiga lain yang bisa masuk,” paparnya.

Wahyu juga mempertimbangkan penggunaan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk memastikan keberlanjutan pembangunan Pasar Blimbing.

Melalui skema tersebut, pemerintah berharap kerja sama dengan pihak ketiga memiliki kepastian dan mekanisme penjaminan dari pemerintah pusat, sehingga proyek dapat berjalan sesuai ketentuan.

“Kalau KPBU ini ada penjamin. Dari Kementerian Keuangan nanti bisa memilih pihak ketiga yang memenuhi kualifikasi dan layak. Apabila terjadi permasalahan seperti ini, Kementerian Keuangan akan menjamin,” terangnya.

Ia berharap skema kerja sama yang dipilih nantinya dapat memberikan kepastian bagi pemerintah maupun mitra pelaksana, sekaligus mencegah terulangnya persoalan yang menghambat pembangunan.

“Ini supaya ada keberlanjutan dan kepastian terkait pembangunan yang kita kerjasamakan dengan pihak ketiga,” pungkas Wahyu.