Polemik Mentan Amran dan Komnas Perempuan Berakhir, Kini Fokus Kolaborasi

JAKARTA, Memodaily.id – Polemik terkait pernyataan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengenai persoalan di Surabaya dinyatakan selesai setelah Komnas Perempuan melakukan klarifikasi langsung di Kementerian Pertanian (Kementan), Kamis (13/8/2026).

Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor mengatakan, pertemuan tersebut digelar setelah pihaknya memperoleh informasi dari pemberitaan media mengenai pernyataan Mentan Amran.

“Kedatangan kami, Komnas Perempuan ke kantor Kementerian Pertanian bertemu dengan Pak Menteri ini karena media kemarin yang mempertemukan,” kata Maria.

Menurut Maria, klarifikasi diperlukan karena Komnas Perempuan memiliki mandat memantau upaya penghentian kekerasan terhadap perempuan serta diskriminasi terhadap hak-hak perempuan.

“Hari ini adalah kami sudah mengonfirmasi, mengklarifikasi terkait dengan pernyataan beliau dan alhamdulillah clear, sudah tidak ada lagi yang perlu kita perdebatkan,” ujarnya.

Maria menyebut Kementan telah mengadopsi prinsip pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan pelaksanaan program. Menurut dia, keterlibatan perempuan harus dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi.

Pertemuan tersebut juga membahas keterlibatan perempuan dalam struktur organisasi Kementan. Komnas Perempuan memperoleh informasi bahwa sejumlah posisi kepala bagian di lingkungan Kementan telah diisi perempuan.

Polemik Berujung Kolaborasi

Klarifikasi itu kemudian berkembang menjadi pembahasan kerja sama untuk memperkuat perlindungan perempuan. Kementan dan Komnas Perempuan sebelumnya telah memiliki nota kesepahaman mengenai upaya penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

Mentan Amran menyambut baik pertemuan tersebut. Ia menegaskan tidak pernah bermaksud mendiskriminasi perempuan maupun kelompok tertentu.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Komnas Perempuan. Tadi malam begitu kami lihat berita, kami baru selesai sholat Isya, tiba-tiba kami cari nomor telepon beliau, langsung telepon. Ini sensitif, sensitif sekali,” kata Amran.

Ia menjelaskan, persoalan yang memicu polemik berawal dari upaya pemerintah merespons keluhan peternak ayam terkait harga telur. Pemerintah kemudian mengundang peternak, pengusaha, dan pelaku usaha besar untuk mencari akar persoalan.

Salah satu temuan berkaitan dengan belum optimalnya penyerapan telur peternak oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di Surabaya.

“Di Surabaya, kenapa harga turun? Salah satu faktor penyebabnya adalah MBG yang SPPG ini tidak membeli telur dari peternak dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah,” ujar Amran.

Terkait pembahasan seorang pegawai yang tengah mengandung dan memiliki tugas dengan mobilitas tinggi, Amran menegaskan tawaran agar yang bersangkutan bekerja di Kementan bukan bentuk hukuman atau diskriminasi.

“Jadi bukan dihukum. Saya dengan spontan, tolong cari yang kuat. Tapi terserah laki atau perempuan. Jadi tidak ada masalah di situ,” tegasnya.

Amran juga menegaskan Kementan menerapkan prinsip meritokrasi. Menurutnya, kesempatan dan penilaian kerja diberikan berdasarkan kemampuan serta kinerja, tanpa membedakan gender, suku, agama, maupun asal daerah.

“Di pertanian meritokrasi. Kami tidak melihat siapa mereka. Dari suku mana, dari agama mana, dari mana. Gender, tidak ada. Yang penting kinerja,” ujarnya.

Kementan Siapkan Aksi Bersama

Amran mengatakan pertemuan dengan Komnas Perempuan menjadi momentum untuk mengubah polemik menjadi kolaborasi melalui program nyata.

“Kita di sini ingin mencari kebaikan, kita ingin tumbuh bersama, kita ingin bangun negara ini bersama,” katanya.

Kolaborasi akan diarahkan pada berbagai program pertanian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk perempuan dan masyarakat terdampak bencana.

“Jadi bukan lagi menjadi topik yang tadi. Langsung aksi nyata. Nanti operasionalnya bersama dengan dirjen-dirjen. Ini lengkap. Ada peternakan, ada hortikultura. KRPL kita bangun bersama,” ujar Amran.

Ia menilai perempuan memiliki peran besar dalam sektor pertanian, baik dalam produksi maupun aktivitas ekonomi keluarga.

“Perempuan sektor pertanian itu mungkin 50 persen. Jadi kita ini harus, kalau mau sukses, muliakan ibu, ibu, ibu, ibu,” katanya.

Amran menegaskan pembangunan pertanian tidak hanya diarahkan untuk mencapai swasembada pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Alhamdulillah, tahun ini kita sudah swasembada. Sekarang kesejahteraan kita kejar,” ujarnya.

Kementan memastikan ruang kolaborasi dengan Komnas Perempuan dan berbagai pihak akan terus dibuka untuk mendorong pembangunan pertanian yang inklusif, setara, dan bebas diskriminasi.