Sabu 1,2 Ton di Pidie Bernilai Rp2,16 Triliun, Darwati Desak Bandar Besar Dibongkar

JAKARTA, Memodaily.id – Anggota DPD RI asal Aceh, Darwati A. Gani, mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas jaringan narkotika di balik pengungkapan laboratorium gelap dengan barang bukti sabu seberat 1,2 ton di Kabupaten Pidie, Aceh. Ia meminta penyidikan tidak berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi juga menelusuri pemodal, bandar besar, dan pengendali jaringan.

Penggerebekan yang berlangsung pada Rabu (21/10/2026) tersebut mengungkap barang bukti sabu dengan nilai ekonomis diperkirakan mencapai Rp2,16 triliun. Besarnya jumlah narkotika yang ditemukan menjadi perhatian serius dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba di Aceh.

“Barang bukti yang begitu besar menunjukkan bahwa ancaman narkotika tidak boleh dianggap sepele. Kita harus memastikan penanganan kasus ini berjalan tuntas dan tidak berhenti pada pengungkapan di permukaan,” kata Darwati, Sabtu (24/10/2026).

Darwati mengapresiasi langkah aparat gabungan dalam membongkar laboratorium gelap tersebut. Namun, ia menekankan pentingnya pengembangan penyidikan untuk mengungkap keseluruhan rantai kejahatan, mulai dari pemasok bahan baku, pemodal, bandar besar, hingga pihak yang diduga mengendalikan produksi dan distribusi narkotika.

“Jangan sampai pelaku di lapangan ditangkap, tetapi bandar besar dan pengendali jaringan justru tidak tersentuh,” tegasnya.

Ia juga meminta aparat mendalami kemungkinan keterlibatan jaringan internasional dalam kasus tersebut. Menurut Darwati, setiap pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum, tanpa membedakan posisi maupun perannya dalam jaringan peredaran narkotika.

Darwati mengingatkan bahwa peredaran sabu tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat, ketahanan keluarga, dan masa depan generasi muda Aceh.

“Mereka seharusnya belajar, berkarya, dan mempersiapkan diri untuk membangun Aceh, bukan terjerat narkoba. Kita tidak boleh membiarkan masa depan anak-anak Aceh dirusak oleh jaringan narkotika,” ujarnya.

Selain mendesak penegakan hukum, Darwati mendorong penguatan pengawasan terhadap jalur masuk narkotika serta peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat.

Ia menilai upaya pencegahan perlu berjalan beriringan dengan penindakan. Edukasi mengenai bahaya narkotika, menurutnya, perlu diperkuat mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga gampong atau desa.

“Aceh tidak boleh menjadi tempat yang aman bagi jaringan narkotika. Penegakan hukum harus tegas, jaringan harus dibongkar sampai ke akarnya, dan pencegahan harus diperkuat,” tutup Darwati.

Pengembangan kasus ini diharapkan dapat mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas produksi dan peredaran sabu dalam jumlah besar tersebut, sekaligus memperkuat upaya pemberantasan jaringan narkotika di Aceh.